Sunday, 31 December 2017

HUKUM PERTANAHAN


            Hukum pertanahan dalam pendidikan tinggi di Indonesia di mulai  sejak tanggal 1 Oktober 1962. Studi dan pemberian pelajaran mengenai hukum  tanah di lingkungan lembaga pendidikan tinggi hukum sebagai kegiatan yang mandiri. Untuk lebih jelasnya pemahaman kalian tentang hukum pertanahan akan kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian hokum pertanahan.
 
HUKUM PERTANAHAN
HUKUM PERTANAHAN
A.        Pengertian Hukum Pertanahan
               Pertanahan berasal dari kata “Agrarius” yang artinya segala hal yang berhubungan dengan masalah tanah. Yang kata asalnya ager/aker yang berarti ladang atau tanah pertanian. Sedangkan pengertian tanah menurut UUPA hanya sebatas permukaan bumi tetapi dalam penggunaannya tanah terdiri dari tubuh bumi, air, dan ruang angkasa yang langsung berkaitan dengan dengan penggunaan tanah tersebut.
Dikarenakan tanah mempunyai pengertian yang luas tersebut, maka Boedi Harsono, SH membagi hukum pertanahan dalam arti luas dan sempit.Hukum Pertanahan dalam arti luas adalah suatu kelompok berbagai bidang hokum yang mengatur hak penguasaan atas sumber- sumber alam yang berupa lembaga hokum dan hubungan hokum konkrit dengan Hukum Agrariasumber alam. Kelompok- kelompok bidang hukum tersebut yaitu Hukum Tanah, Hukum Air, Hukum Pertambangan, Hukum Perikanan dan Hukum yang mengatur penguasaan ruang angkasa, hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut:
1.    Hukum Tanah , yang mengatur hak- hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
2.    Hukum Air, yang mengatur hak- hak penguasaan atas air.
3.    Hukum Pertambangan, adalah hukum yang mengatur hak- hak penguasaan atas bahan- bahan galian yang di maksudkan oleh UU pokok pertambangan.
4.    Hukum Perikanan, adalah hukum yang mengatur hak- hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
5.    Hukum Penguasaan atas tenaga dan unsur- unsur dalam ruang angkasa (Space Law) yaitu hokum yang mengatur hak- hak penguasaan atas tenaga dan unsur- unsure dalam ruang angkasa yang di maksudkan oleh pasal 48 UUPA.


         Jadi menurut Subekti, SH ada lima macam hukum pertanahan dalam arti luas. Selanjutnya hukum pertanahan dalam arti sempit. Masih menurut Subekti, SH hokum pertanahan dalam arti sempitndi sebut juga dengan hukum tanah. Hukum Tanah adalah keseluruhan hukum yang mengatur hak- hak penggunaan atas tanah yang berupa lembaga hokum dan hubungan hukum konkrit dengan tanah. Selain Subekti ada definisi hukum pertanahan menurut para ahli lainnya.
Definisi- definisi lain
·           Menurut Subekti, SH dan Tjitro Sudibja, Hukum Pertanahan  merupakan keseluruhan dari semua ketentuan hukum baik hokum perdata maupun hokum tata Negara maupun pula hokum tata usaha Negara yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut.
·           Menurut Utrecht, SH , hukum pertanahan adalah hukum yang menjadi bagian hokum tata usaha Negara yang menguji perhubungan hukum istimewa.

Demikian mengenai pengertian  hukum pertanahan, semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment